SEJARAH KABUPATEN DONGGALA

  1. Masa Sebelum Hindia Belanda

Kerajaan yang terdapat di Kabupaten Donggala yang dikenal antara lain :

  1. Kerajaan Palu
  2. Kerajaan Sigi Dolo
  3. Kerajaan Kulawi
  4. Kerajaan Banawa
  5. Kerajaan Tavaili
  6. Kerajaan Parigi
  7. Kerajaan Moutong

Selain kerajaan tersebut diatas masih ada lagi kerajaan lain yang perlu diteliti secara mendalam keberadaannya, tempat pemerintahannya dan hubungannya dengan kerajaan tersebut diatas.

Gelar Pejabat Pemerintah pada waktu itu disebut : MAGAU, MADIKA, LANGGA NUNU, GALARA, PABISARA, dan lain-lain.

Struktur, nama dan jabatan aparat kerajaan dan jumlah Dewan Adat ditetapkan menurut kondisi, bahasa dan adat istiadat yang berlaku dan membudaya oleh masyarakat pada daerahnya masing-masing, ada yang sama dan ada pula yang berbeda.

 

  1. Masa Pemerintahan Hindia Belanda

Kedatangan Bangsa Belanda dengan maksud menjajah daerah ini disambut dengan perlawanan oleh Raja-raja bersama rakyatnya, sehingga perang pun tidak terhindarkan. Sejarah mencatat pecahnya perang dibeberapa tempat, dimana rakyat melakukan perlawanan terhadap kolonial Belanda, seperti :

Perang Sigi Dolo,Perang Kulawi, Perang Banawa, Perang Palu, Perang Tatanga, Perang Tombolotutu, Perlawanan Rakyat Parigi, dan lain-lain.

Pemerintah Hindia Belanda dengan Politik “Devide Et Impera” atau politik adu domba terhadap tujuh kerajaan tersebut, bertujuan untuk melemahkan dan melumpuhkan kekuatan raja-raja. Perang tersebut diakhiri dengan penandatangan perjanjian yang dikenal dengan “Korte Vorklaring” yang intinya adalah : Pengakuan terhadap kekuasaan Belanda atas wilayah-wilayah kerajaan.

Setelah wilayah-wilayah kerajaan ditaklukkan, dan berdasarkan desentralisasi  Wet 1904, maka seluruh daerah kekuasaan raja-raja tersebut dijadikan  Wilayah  Administratif berupa distrik dan onder distrik. Dari beberapa  distrik  ini  bergabung menjadi wilayah Swapraja atau Landschep (Zell Ghurturende Landschappend) sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan  dalam wilayah-wilayah kerajaan yang telah ada pada waktu itu.

Selanjutnya sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan dari Korte Vorklaring, maka Pemerintah Hindia Belanda telah menetapkan peraturan tentang daerah-daerah yang berpemerintahan sendiri yang mulai berlaku pada tahun 1927 dan kemudian diubah tahun 1938 dengan nama “ZELFBESTUURSREGELEN”.

Dalam perkembangan selanjutnya daerah Donggala dijadikan AFDEELING DONGGALA yang meliputi :

  1. Onderafdeeling Palu meliputi :
  2. Lendschap Kulawi berkedudukan di Kulawi
  3. Lendschap Sigi Dolo berkedudukan di Biromaru
  4. Lendschap Palu berkedudukan di Palu
  5. Onderafdeeling Parigi meliputi :
  6. Lendschap Parigi berkedudukan di Parigi
  7. Lendschap Moutong berkedudukan di Tinombo
  8. Onderafdeeling Donggala meliputi :
  9. Lendschap Banawa berkedudukan di Banawa
  10. Lendschap Tavaili berkedudukan di Tavaili
  11. Onderafdeeling Toli-toli meliputi : Lendschap Toli-toli berkedudukan di Toli-toli

 

  1. Masa Pemerintahan Jepang

Pada masa pendudukan tentara Jepang tahun 1942 s/d 1945 kekuasaan pemerintahan berada dibawah pemerintahan bala tentara Jepang. Pemerintahan pendudukan Jepang  melanjutkan struktur Pemerintahan Daerah menurut versi Pemerintah Belanda dalam bidang Dekonsentrasi dengan pemakaian istilah dalam bahasa Jepang.

Pemerintahan yang otonom dapat dikatakan tidak ada sama sekali karena Pemerintahan Jepang melarang kehidupan politik bagi rakyat Indonesia. Pemerintah Jepang hanya melaksanakan bidang Dekonsentrasi berdasarkan  Osamu  Soirei Nomor 12 dan 13 Tahun 1943. Oleh karena masa pendudukan Jepang hanya dalam waktu yang singkat, maka peraturan struktur Pemerintahan hampir tidak ada yang mengalami perubahan.

 

  1. Masa Setelah Proklamasi RI
  2. Masa Negara Indonesia Timur (NIT)

Negara Indonesia Timur adalah Negara bagian pertama yang didirikan oleh Pemerintahan Belanda sejak berakhirnya perang ke II. Berdasarkan hasil-hasil yang ditetapkan dalam konferensi Malino pada Tahun 1946 dengan Staads Blaad 1946-143 yang membagi daerah dalam 13 Daerah termasuk di dalamnya Sulawesi Tengah. Daerah-daerah yang terbentuk ini meliputi beberapa daerah swapraja dengan memakai konstruksi yuridis, bahwa berdasarkan peraturan pembentukan Daerah Sulawesi Tengah tanggal 2 Desember 1948 yang telah disahkan dengan penetapan Residen Manado tanggal 25 Januari 1949 No. R.21/1/4 maka terbentuklah Daerah Sulawesi Tengah dengan Ibu Kota Poso.

Dengan terbentuknya Daerah Sulawesi Tengah ini, maka lembaga-lembaga seperti : Residen, Asisten Residen Gezakhebber (Kontroleur) dihapus dan wilayah-wilayah Onderafdeeling diubah istilahnya menjadi Kepala Pemerintahan Negeri (KPN) yaitu : KPN Palu, KPN Donggala, KPN Parigi, KPN Tolitoli, setelah dewan Raja-raja dibubarkan maka sebagian besar dari utusan partai yang berkedudukan sebagai anggota DPR Sulawesi Tengah yang dalam sidangnya yang pertama atas nama : Anggota DPR Sulteng, AR.Petalolo Dkk.

 Mengusulkan daerah Sulawesi Tengah dibagi menjadi 2 (dua) Daerah Kabupaten Yaitu :

  1. Daerah Poso meliputi Poso dan Banggai.
  2. Daerah Donggala meliputi Donggala dan Tolitoli.

 

 

  1. Masa Negara Kesatuan

Sesudah Negara RI kembali dalam bentuk Negara Kesatuan maka pembagian daerah tersebut diatas dilaksanakan dengan Busloid Gubernur Sulawesi Utara-Tengah tanggal 25 Oktober 1951 N0. 633.

Berdasarkan PP No. 33 Tahun 1952 tanggal 12 Agustus 1952 dimana Daerah Sulawesi Tengah yang telah dibentuk dengan peraturan pembentukan tanggal 2 Desember 1948 dibatalkan dan selanjutnya di wilayah Sulawesi Tengah dibentuk 2 (dua) daerah otonom yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri yaitu :

Daerah Donggala meliputi daerah Administrasi Donggala menurut Keputusan Gubernur Sulawesi Utara-Tengah tanggal 25 Oktober 1951 No.633 yang  diubah  terakhir  tanggal  20  April 1952. Wilayah  Pemerintahannya meliputi beberapa Onderafdeeling Palu, Donggala, Parigi dan Tolitoli. Dengan terbentuknya daerah Tingkat II Donggala pada tanggal 12 Agustus 1952 berdasarkan PP No. 33 Tahun 1952, maka pemerintah daerah tingkat II Donggala berusaha melaksanakan Pembentukan lembaga pemerintah serta badan kelengkapan lainnya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Darah-daerah Tingkat II di Sulawesi, wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala menjadi berkurang dengan mekarnya wilayah tolitoli yang kemudian bergabung dengan wilayah Buol dan selanjutnya terbentuk menjadi Daerah Tingkat II Buol Tolitoli.

Demikian pula Wilayah Daerah Tingkat II Poso dibagi menjadi 2 (dua) Daerah otonom tingkat II yang baru yaitu : Daerah Tingkat II Poso dan Banggai. Dengan demikian daerah Sulawesi Tengah menjadi 4 (empat) Daerah Otonom tingkat II yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yaitu :

  1. Daerah Tingkat II Donggala, berkedudukan di Palu.
  2. Daerah Tingkat II Poso, berkedudukan di Poso.
  3. Daerah Tingkat II Buol Tolitoli, berkedudukan di Tolitoli, dan
  4. Daerah Tingkat II Banggai, berkedudukan di Luwuk.

 

Dengan Undang-undang itu pula dinyatakan secara tegas pembubaran lembaga-lembaga Daerah Swapraja. Pembubaran ini dilaksanakan dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara-Tengah tanggal 12 Januari 1961 yang direalisir Tahun 1963, jabatan “Kepala Pemerintahan Negeri” (KPN) diubah menjadi Wedana. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Umum dan Peraturan Peraturan Presiden No.22 Tahun 1963, maka Keresidenan dan Kewedanan dihapuskan yang dalam perkembangan selanjutnya menjadi “Pembantu Gubernur dan Pembantu Bupati”.

Pembubaran Swapraja tersebut diatas diikuti dengan pembentukan Kecamatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala sebanyak 15 Kecamatan, Sesuai Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Sulawesi Tengah Nomor : Pem.1/85/706 Tanggal 2 November 1964 yang ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Donggala Nomor : Pem 1/1/5 Tanggal 20 Februari 1965.  Palu dalam kedudukannya sebagai Ibu Kota Kabupaten Donggala dan Ibu Kota Propinsi Sulawesi Tengah mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehingga pada Tahun 1978 ditingkatkan statusnya menjadi Kota Administratif sekaligus menjadi 2 (dua) Kecamatan masing-masing Kecamatan Palu Timur dan Kecamatan Palu Barat dengan Walikota pertamanya Drs. H. Kiesman Abdullah.

Selanjutnya dengan ditetapkannya Daerah Tingkat II Donggala sebagai Daerah Otonomi percontohan, sesuai PP No. 43 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kecamatan di Propinsi Sulawesi Tengah, maka Kabupaten Donggala dimekarkan dari 15 Kecamatan menjadi 18 Kecamatan, Yaitu :

  1. Kecamatan Banawa di Donggala.
  2. Kecamatan Kulawi di Kulawi.
  3. Kecamatan Sigi Biromaru di Biromaru.
  4. Kecamatan Dolo di Dolo.
  5. Kecamatan Marawola di Binangga.
  6. Kecamatan Palolo di Makmur.
  7. Kecamatan Tawaeli di Labuan.
  8. Kecamatan Sindue di Toaya.
  9. Kecamatan Sirenja di Tompe.
  10. Kecamatan Balaesang di Tambu.
  11. Kecamatan Dampelas di Sabang.
  12. Kecamatan Sojol di Balukang.
  13. Kecamatan Moutong di Moutong.
  14. Kecamatan Tomini di Palasa.
  15. Kecamatan Tinombo di Tinombo.
  16. Kecamatan Ampibabo di Ampibabo.
  17. Kecamatan Parigi di Parigi, dan
  18. Kecamatan Sausu di Sausu.

Namun pada Tahun 2002, dengan terbentuknya Kabupaten Parigi Moutong sesuai Undang-undang No. 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong yang meliputi 6 wilayah Kecamatan, maka dari 18 Kecamatan tersebut berkurang kembali menjadi 12 Kecamatan.

Pada tahun 2002 telah terbentuk 2 (dua) buah Kecamatan yaitu Kecamatan Pipikoro yang merupakan Pemekaran dari Kecamatan Kulawi serta Kecamatan Rio Pakava sebagai hasil pemekaran dari Kecamatan Dolo, dan pada Tahun 2004 Kecamatan Banawa dimekarkan dan melahirkan Kecamatan Banawa Selatan, sehingga Kecamatan Kabupaten di Donggala menjadi 15 Kecamatan. Selanjutnya pada tahun 2005 telah diresmikan kembali 6 Kecamatan baru yaitu :

  1. Kecamatan Dolo Selatan, pemekaran dari Kecamatan Dolo sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 tahun 2004
  2. Kecamatan Gumbasa, pemekaran dari Kecamatan Sigi Biromaru sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 9 tahun 2004
  3. Kecamatan Tanambulava, pemekaran dari Kecamatan Sigi Biromaru sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 13 tahun 2005
  4. Kecamatan Tanantovea, pemekaran dari Kecamatan Tawaeli sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 7 tahun 2004 dan Kecamatan Tawaeli berubah nama menjadi Kecamatan Labuan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 tahun 2005
  5. Kecamatan Kulawi Selatan, pemekaran dari Kecamatan Kulawi sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 15 tahun 2005
  6. Kecamatan Pinembani, pemekaran dari Kecamatan Marawola sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 19 tahun 2005.

Pada akhir Tahun 2007  awal tahun 2008 jumlah kecamatan dan desa  di Kabupaten Donggala bertambah dari 21 Kecamatan menjadi 30 Kecamatan, dan dari 268 desa menjadi 293 desa serta 9 kelurahan.

Adapun 9 Kecamatan baru  yang diresmikan tersebut adalah :

  1. Kecamatan Sojol Utara di Ogoamas II, diresmikan tanggal 17 Desember 2007 merupakan pemekaran dari Kecamatan Sojol sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Donggal2a Nomor 10 Tahun 2007.
  2. Kecamatan Sindue Tobata di Oti, diresmikan tanggal 19 Desember 2007 merupakan pemekaran dari Kecamatan Sindue sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 5  Tahun 2007.
  3. Kecamatan Sindue Tombusabora di Tibo, diresmikan tanggal 19 Desember 2007 merupakan pemekaran dari Kecamatan Sindue sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor  4 Tahun 2007.
  4. Kecamatan Lindu di Tomado, diresmikan tanggal 28 Desember 2007 merupakan pemekaran dari Kecamatan Kulawi sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8  Tahun 2007.
  5. Kecamatan Marawola Barat di Dombu, diresmikan tanggal 29 Desember 2007 merupakan pemekaran dari Kecamatan Marawola sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 2 Tahun 2007.
  6. Kecamatan Kinovaro di Porame, diresmikan tanggal 29 Desember 2007 merupakan pemekaran dari Kecamatan Marawola sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2007.
  7. Kecamatan Dolo Barat di Kaleke, diresmikan tanggal 24 Desember 2007 merupakan pemekaran dari Kecamatan Dolo sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 6  Tahun 2007.
  8. Kecamatan Nokilalaki di Kamarora A, diresmikan tanggal 2 Januari 2008 merupakan pemekaran dari Kecamatan Palolo sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 9   Tahun 2007, dan
  9. Kecamatan Banawa Tengah di Limboro, diresmikan tanggal 4 Januari 2008 merupakan pemekaran dari Kecamatan Banawa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 7 Tahun 2007.

Dalam perkembangannya pada tahun 2008 berdasarkan UU RI No. 27 tanggal 21 Juli 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan pemekaran dari kabupaten Donggala yang diresmikan pada tanggal 15 Januari 2009, maka wilayah kabupaten Donggala menjadi berkurang dari 30 kecamatan dengan 302 desa/kelurahan menjadi 15 kecamatan dengan 146 desa/kelurahan, dan pada saat pembentukan ini 3 (tiga) desa dalam wilayah Kecamatan Marawola Barat yakni Desa Malino, Lumbulama dan Desa Ongulara yang semula merupakan kesatuan dalam wilayah Kecamatan Marawola Barat menjadi satu kesatuan dalam wilayah Kecamatan Banawa Selatan. Pada tahun 2009 jumlah desa di Kabupaten Donggala bertambah menjadi 149 Desa/Kelurahan yakni dengan mekarnya desa Pakava yang merupakan Hasil Pemekaran Desa Bonemarawa Kec. Rio Pakava, dan desa Ujumbuo yang merupakan hasil pemekaran Desa Tondo Kec. Sirenja.

Pada tahun ini juga Jumlah kecamatan di Kabupaten Donggala bertambah menjadi 16 kecamatan yakni dengan diresmikannya Kec. Balaesang Tanjung yang dibentuk berdasarkan dengan PERDA Kab. Donggala  Nomor 5 tahun 2004. Berikut Nama Tokoh yang pernah memimpin di Kab. Donggala, baik selaku Kepala Daerah maupun Ketua DPRD sejak berdirinya Tahun 1952 sampai sekarang sebagai berikut  :

 

  1. Bupati Kepala Daerah

Pertama                 :     Intje Naim Dg. Mamangun       (1952-1954)

Kedua                    :     RM. Pusadan                             (1954-1958)

Ketiga                    :     Bidin                                          (1958-1960)

Keempat                :     DM. Lamakarate                        (1960-1964)

Kelima                   :     H.R. Ticoalu                              (1964-1966)

Keenam                 :     H. Abdul Aziz Lamadjido, SH (1966-1979)

Ketujuh                  :     Drs. Galib Lasahido           (Caretaker 1979)

Kedelapan              :     Dr. Yan Moh Kaleb                  (1979-1984)

Kesembilan            :     Saleh Sandagang, SH         (Caretaker 1984)

Kesepuluh              :     Drs. H. Ramli Noor                   (1984-1989)

Kesebelas              :     H.B. Paliudju                             (1989-1994)

Keduabelas           :     Drs. H. Syachbuddin Labadjo   (1994-1999)

Ketigabelas           :     H. N. Bidja, S.Sos                     (1999-2004)

Keempatbelas        :     H. Adam Ardjad Lamarauna     (2004-2006)

Kelimabelas           :     Drs. H. Habir Ponulele, MM   (2006 – 2008)

Keenambelas         :     Drs. H. Kasmuddin H. MSi       (PLT. 2008)

Ketujuhbelas         :     Drs. H. Habir Ponulele, MM  (2008 – 2013)

Kedelapanbelas     :     H. Aidil Nur, SH. M.Si             (PLT. 2014)

Kesembilanbelas  :     Drs. Kasman Lassa, SH  (2014-Sekarang)

 

 

  1. Ketua DPRD

Pertama                :    Djafar Lapasere                     (DPRDS 1952-1955)

Kedua                  :    Andi Aksa Tombolotutu       (DPRDS 1955-1958)

Ketiga                  :    DM. Gagaramusu              (DPRDGR 1958-1959)

Keempat              :    M. Ilham                                        (DPRDGR 1959-1964)

Kelima                 :    D. M. Lamakarate              (DPRDGR 1964-1966)

Keenam               :    K.H.Z.A. Betalemba          (DPRDGR 1966-1968)

Ketujuh                :    S.I. Pontoh                         (DPRDGR 1968-1969)

Kedelapan           :    Kisman Yodjodolo            (DPRDGR 1969-1970)

Kesembilan          :    Abu Lebu                                (DPRD 1971-1977)

Kesepuluh            :    Sahata Sinaga                         (DPRD  1977-1987)

Kesebelas             :    Ignatius Pariyanto                  (DPRD  1987-1997)

Keduabelas          :    Sampe Pamelai                       (DPRD  1997-1999)

Ketigabelas          :    Sutomo Borman                     (DPRD  1999-2003)

Keempatbelas      :    Drs.Ridwan Yalidjama, MA  (DPRD  2003-2009)

Kelimabelas         :    Ahmad Marjanu SH              (DPRD 2009 – 2014)

Keenambelas      :    Moh. Yasin, S.Sos      (DPRD 2014 – Sekarang)

 

Selanjutnya suatu hal yang perlu dicatat dalam sejarah ini adalah perjuangan tokoh-tokoh masyarakat Donggala untuk pengembalian ibu Kota Kabupaten Donggala dari Palu ke Donggala. Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat tentang hal ini maka pertengahan tahun 1970-an dibentuklah sebuah Panitia Pengembalian Ibukota Kab. Donggala dengan susunan sebagai berikut :

  • Ketua                  :     Laludin B
  • Wakil Ketua        :     Muchsen
  • Sekretaris           :     Ibrahim Hasyim
  • Anggota/Jubir    :     R. Massie

 

Delegasi ini menghadap Gubernur Sulawesi Tengah dan Menteri Dalam Negeri dengan tuntutan agar proses pengembalian Ibu Kota Kabupaten Donggala dipercepat karena Kota Palu selain berstatus Ibu Kota Kabupaten Donggala juga telah ditetapkan sebagai Ibu Kota Propinsi Sulawesi Tengah.

Perjuangan ini berlangsung terus hingga menghasilkan keluarnya memorandum dari DPRD Tingkat II Donggala Nomor 16 Tahun 1995 tentang Pengembalian Ibu Kota Kabupaten Donggala dari Kota Palu ke Donggala dan pembentukan Kabupaten Parigi Moutong sebagai Kabupaten Pemekaran, yang pada saat itu DPRD Kab. Donggala dipimpin oleh Bapak Kol. Inf. Ignatius Pariyanto sebagai Ketua DPRD dan Bapak Drs. Tampari Masuara dan Bapak Abd. Muis Thahir sebagai Wakil Ketua DPRD.

Berdasarkan memorandum inilah maka pihak eksekutif dibawah pimpinan  Drs. Hi. Syahbuddin Labadjo sebagai Bupati Donggala saat itu telah menindaklanjuti melalui berbagai upaya sebagai langkah-langkah persiapan antara lain penetapan rencana lokasi Kantor Bupati di Gunung Bale, Pelaksanaan Peringatan Hari Ulang tahun Kabupaten Donggala untuk pertama kalinya dilaksanakan di Donggala pada tanggal 12 Agustus 1998, walaupun statusnya belum ditetapkan sebagai Ibu Kota Kabupaten.

Upaya pengembalian Ibu Kota kabupaten Donggala semakin efektif setelah dibentuknya Tim Delegasi 9 (Sembilan) Forum Pengembalian Ibukota Kab. Donggala yang merupakan Tokoh Masyarakat Kabupaten Donggala dengan susunan sebagai berikut :

  1. H. A. Rasyid Thalib, SH. MH
  2. Fatturahman
  3. Aldin J. Sinae
  4. H. Ali Abd. Rauf Sulaiman
  5. Mochsen
  6. Rauf Thalib
  7. Abdullah Yahya
  8. Abubakar H. Mide
  9. Fahry Marzukie

 

Perjuangan Tim Delegasi 9 (Sembilan) Forum Pengembalian Ibukota Kab. Donggala di Banawa membuahkan hasil dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1999.

Sejak ditetapkannya peraturan pemerintah tersebut maka secara resmi kegiatan pemerintahan dipindahkan dari Kota Palu ke Kota Donggala oleh Bupati Donggala H.N. Bidja, S.Sos. dengan menjadikan Eks. Sekolah Tionghoa di Kelurahan Boya sebagai Kantor Bupati Donggala sementara dan dipindahkanya ke kantor Bupati yang baru dibangunnya di Kelurahan Gunung Bale. Hingga saat ini selanjutnya diikuti dengan pemindahan kantor dinas dan badan dari Palu ke Donggala.

Seiring dengan itu, terbentuknya Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2002 serta beralihnya sebagian anggota DPRD kabupaten Donggala yang berasal dari daerah pemilihan Parigi Moutong menjadi anggota DPRD  Kabupaten  Parigi  Moutong  termasuk  dua diantaranya adalah Sutomo Borman yang saat itu sedang memangku jabatan Ketua DPRD Kabupaten Donggala dan Drs. Nur Alam Muis yang saat itu  menjabat  selaku  Wakil  Ketua  DPRD  Kabupaten Donggala.

Dengan demikian terjadi kekosongan pada kedua jabatan tersebut. Dan setelah melalui proses dinamika, mekanisme dan prosedur politik yang dinamis dan demokratis saat itu maka diawal tahun 2003 terpilih Drs. Ridwan Yalidjama menjadi Ketua DPRD Kabupaten  Donggala  menggantikan  Sutomo Borman,  dan  Syafiuddin  Ponulele  terpilih sebagai Wakil Ketua menggantikan Drs. Nur Alam Muis.

Selanjutnya dibawah kepemimpinan Drs. Ridwan Yalidjama, MA, DPRD Kabupaten Donggala sesuai fungsi dan kewenangannya telah menyelesaikan tugas – tugas konstitusionalnya berupa suksesi Bupati Donggala periode 2004– 2009 yang dilaksanakan diawal Tahun 2004 dengan sukses, demokratis, dinamis, adil dan transparan maka terpilihlah Hi. Adam Ardjad Lamarauna yang memimpin Kabupaten Donggala selaku Bupati didampingi oleh Drs. H. Habir Ponulele, MM, selaku Wakil Bupati.

Namun pada tanggal 16 Nopember 2006, H. Adam Ardjad Lamarauna  meninggal dunia, maka sesuai Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Drs. Habir Ponulele, MM selaku Wakil Bupati secara otomatis dilantik sebagai Bupati Donggala pada tanggal 23 Desember 2006 untuk melanjutkan masa bhakti sampai dengan Tahun 2009.

Pada akhir tahun 2008 berdasarkan dengan UU No. 32 tahun 2004 yang telah direvisi dengan UU. No. 12 tahun 2008 dilakukan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, dimana dalam Pemilihan tersebut Bapak Drs. H. Habir Ponulele MM bersama dengan Bapak Aly Lasamaulu, SE. MSi terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Donggala periode 2008 s/d 2013 yang dilantik pada tanggal 24 Desember 2008.

Dan pada tahun 2013 dilakukan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, dimana dalam Pemilihan tersebut Bapak Drs. Kasman Lassa, SH bersama dengan Ibu Vera Elena Laruni, SE dari jalur independen (Non Partai) terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Donggala periode 2014 s/d 2019 yang dilantik pada tanggal 15 Januari 2014.

Dalam rangkaian sejarah panjang Kabupaten Donggala suatu hal yang tidak kurang pentingnya adalah lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 1992 tentang Lambang Daerah. Peraturan Daerah ini selain memvisualisasikan eksistensi Kabupaten Donggala, juga melambangkan semangat perjuangan dan cita-cita luhur yang dipatrikan dalam bentuk motto; Roso, Risi, Rasa. Yang secara harfiah berarti Kuat, Tangguh, dan Sejahtera. Ketiga kata tersebut apabila digabung dan dimaknai hakikatnya terkandung pesan bahwa dengan semangat yang kuat disertai rasa persatuan yang kokoh dan etos kerja yang tangguh akan mencapai kesejahteraan bersama.

Demikian uraian singkat ini, semoga bermanfaat adanya.

Donggala, 12 Agustus 2014

 

           BUPATI DONGGALA

                   ttd/cap             

             KASMAN LASSA

 

 

 

 

 

PENGHARGAAN

KABUPATEN DONGGALA

 

Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah  mendapatkan berbagai Piala dan Sertifikat Penghargaan, antara lain sebagai berikut :

  1. Anugrah PIALA ADIPURA untuk Kategori Kota Kecil dari Presiden R.I Tahun 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014. Sebagai kota kecil terbaik dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, dan Kota Donggala merupakan ADIPURA yang ke-6 untuk kategori kota kecil 6 kali berturut-turut, hanya untuk Donggala di Propinsi Sulawesi Tengah.
  2. Hasil Audit BPK R.I Perwakilan Propinsi Sulawesi Tengah atas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Donggala dengan kriteria WAJAR DENGAN PENGECUALIAN (WDP) Tahun Anggaran 2009 dan Tahun Anggaran 2010.
  3. Piagam Penghargaan ADIPURA Atas Upaya Terbaik Dalam Meningkatkan Kualitas Lingkunan Hidup Perkotaan Dari Menteri Negara Lingkungan Hidup R.I Tahun 2007
  4. Piagam Penghargaan PENINGKATAN PRODUKSI BERAS NASIONAL (PPBN) DI ATAS LIMA PERSEN dari Presiden R.I Tahun 2008
  5. Piagam Penghargaan Penyusunan Laporan STATUS LIGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD) Terbaik Tahun 2008 dari Menteri Negara Lingkungan Hidup R.I Tahun 2009. SLHD ini hanya untuk 29 kota dan Donggala masuk urutan ke7 untuk kategori Kota Kecil.
  6. Piagam Penghargaan AGRO INOVASI atas dukungan kerjasama di Bidang Penelitian, Inovasi, dan Pengembangan Pertanian dari Menteri Pertanian R.I Tahun 2009
  7. Piala Penghargaan AGRO INOVASI Pemanfaatan Lahan Marjinal dari Menteri Pertanian R.I Tahun 2009
  8. Piagam Penghargaan ADIUPAYA PURITAMA Kategori Pemerintah Kabupaten Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan dan Permukiman dari Menteri Negara Perumahan Rakyat R.I Tahun 2009
  9. Piagam Penghargaan PENYUSUNAN LAPORAN MENUJU INDONESIA HIJAU dari Menteri Lingkungan Hidup Tahun 2009
  10. Piagam Penghargaan CITRA BAKTI ABDI NEGARA sebagai Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mempunyai Kinerja Baik dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik dari MENPAN R.I Tahun 2009
  11. Penghargaan sebagai Juara I dalam Penyusunan LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) selama 2 tahun berturut-turut Tahun 2008 dan Tahun 2009 untuk Tkt. Provinsi Sulawesi Tengah
  12. Piagam Penghargaan ADHIKARYA SATYA BHAKTI Kepada Drs. H. HABIR PONULELE, MM Sebagai Bupati/Kepala  Daerah  Berwawasan Administrator Terbaik Pembangunan Daerah 2009 dan Figur Terbaik Pemimpin Kabupaten Donggala dari Lembaga Prestasi Indonesia Tahun 2009
  13. Piagam Penghargaan Terbaik I KABUPATEN PEDULI KEHUTANAN Tkt. Propinsi Sulawesi Tengah dari Menteri Kehutanan tahun 2010
  14. PIN EMAS PEDULI TERHADAP PENGHIJAUAN Dari Menteri Kehutanan RI Tahun 2010
  15. Piala CITRA PELAYANAN PRIMA Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Donggala dari MENPAN RI tahun 2010
  16. Piagam Penghargaan Terbaik 1 Kabupaten Peduli Kehutanan Tkt. Propinsi Sulawesi Tengah dari Menteri Kehutanan Tahun 2010
  17. Piala Citra Pelayanan Prima pada Pusat Kesehatan Masyarakat Donggala dari Menpan RI Tahun 2010
  18. Piagam Penghargaan Penyampaian LAKIP Tepat Waktu Selama 5 (Lima) Tahun Berturut-turut Yakni Tahun 2007, 2008, 2009, 2010 dan 2011 Dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I
  19. Penghargaan BINTANG MELATI Oleh Presiden R.I Tanggal 14 Agustus 2011 Di Istana Negara Di Bidang Kepramukaan.
  20. Piala dan penghargaan sebagai Juara Harapan 3 LOMBA DESA TINGKAT NASIONAL Desa Tanjungpadang Kec. Sirenja Kab.Donggala Tahun 2011
  21. Penghargaan PENGELOLAAN TERMINAL TERBAIK DAN TERBERSIH Tahun 2012 dan 2013 dari Kementrian lingkungan HidupI
  22. Predikat integritas wilayah BEBAS KORUPSI Tahun 2012
  23. Juara II TINGKAT NASIONAL HATINYA PKK Desa Ujumbou Kec. Sirenja dari Menteri Dalam Negeri Tahun 2012.
  24. PELABUHAN TERBERSIH DAN PELAYANAN TERBAIK di seluruh Indonesia dari Menteri Kelautan Tahun 2012.
  25. Juara II Penghargaan PANGRIPTA Nusantara Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 untuk penyusunan RKPD Kabupaten Donggala Tahun 2012.
  26. Penghargaan SATYA LENCANA WIRA KARYA dari Presiden R.I Tahun 2013
  27. Penghargaan sebagai Juara I PERCEPATAN PENURUNAN INDIKATOR MDG’S BIDANG KESEHATAN Tingkat Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013
  28. Anugerah Piala Transmigration Award MARKATI NARUTAMA dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Tahun 2013
  29. Piagam Penghargaan LAKIP Tahun 2011 dan 2012 dengan kategori “CC” dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I.
  30. Hasil Audit BPK-RI Propinsi Sulawesi Tengah Atas Pengelolaan Keuangan Kab. Donggala TA. 2011, 2012 dan Tahun 2013 dengan kriteria WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP)
  31. Piala dan Penghargaan CITRA KARTINI INDONESIA 2014 kepada Ibu Wakil Bupati Donggala dari Yayasan Anugerah Prestasi Insani.

KABUPATEN DONGGALA SAAT INI

 

 Perkembangan   Sejarah   menunjukkan   bahwa  kabupaten Donggala  merupakan  salah  satu  dari dua  kabupaten  yang  tertua   di  Propinsi   Sulawesi  Tengah,  wilayah  Kabupaten Donggala  terdiri  dari  wilayah  kekuasaan  dari  7  Kerajaan besar yang ada pada saat itu. Selanjutnya secara umum dapat digambarkan bahwa Kabupaten Donggala, yang secara yuridis formal dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1952 tanggal 12 Agustus,  yang meliputi bekas Onder Afdeling Palu, Donggala, Parigi dan Toli-toli. Namun perkembangan selanjutnya pada 1959 berdasarkan UU No. 29 tahun 1959 tentang  Pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi onder afdeling Toli-toli berdiri sendiri menjadi satu kabupaten baru dan bergabung dengan wilayah Buol sehinga menjadi Daerah Tingkat II Kabupaten Buol Toli-toli, pada tahun 1994 berdasarkan UU No. 4 tahun 1994 wilayah Daerah tingkat II kabupaten Donggala berkurang dengan adanya Pemekaran/Pembentukkan Kotamadya Palu, pada tahun 2002 berdasarkan UU No. 10 tahun 2002  terjadi kembali Pembentukan Kabupaten Parigi-Moutong. Dan terakhir berdasarkan UU No. 27 tahun 2008 tentang  Pembentukan Kabupaten Sigi di Propinsi Sulawesi Tengah.

 

KONDISI GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS SERTA EKONOMI DAERAH

  1. Batas Administrasi Daerah

Kabupaten Donggala dengan wilayah seluas 5,275.69 kilometer persegi, dengan batas wilayah sebagai berikut :

 

·    Sebelah Utara : Berbatasan dengan  Kabupaten Tolitoli.
·    Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Parigi  Moutong,

  dan Kabupaten Sigi, Kota palu·    Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Propinsi Sulawesi Barat,

  Kabupaten Sigi dan Kota Palu·    Sebelah Barat: Berbatasan dengan Kabupaten Mamuju Utara

  Propinsi Sulawesi Barat dan Selat Makassar.

 

Berdasarkan arahan sistem kota-kota, homogenitas kawasan, serta interaksi antar wilayah, maka sistem kota-kota di Kabupaten Donggala disusun dalam Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) yang oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala ditetapkan dalam 4 (empat) Wilayah Pengembangan (WP), meliputi :

  1. WP I – Donggala dengan pusat di kota Donggala  Kecamatan Banawa, meliputi Kecamatan Banawa dan  Banawa Tengah;
  2. WP II – Watatu dengan pusat di kota Watatu Kecamatan Banawa Selatan, meliputi Kecamatan Banawa Selatan, Rio Pakava dan Pinembani;
  3. WP III – Toaya dengan pusat di kota Toaya Kecamatan Sindue, meliputi Kecamatan Tanantovea, Labuan, Sindue, Sindue Tombusabora, dan Sindue Tobata dan Kecamatan Sirenja;
  4. WP IV- Tambu dengan pusat di kota Tambu Kecamatan Balaesang, meliputi Kecamatan Balaesang, Balaesang Tanjung, Damsol, Sojol, dan Sojol Utara.
  1. Luas Wilayah

Kabupaten Donggala dengan wilayah seluas 5.275,69 km², terbagi atas 16 kecamatan setelah berpisah dengan Kab. Sigi. Adapun luas dan persentase wilayah setiap Kecamatan di kabupaten Donggala dapat dilihat pada tabel dan Gambar berikut :

 

 

Tabel 1.1.
Luas Wilayah Kabupaten Donggala
menurut Kecamatan Tahun 2012

 

Kecamatan

Luas

(Km²)

Persentase

( % )

01. Rio Pakawa

872,1630 16,53

02. Pinembani

402,6076 7,63

03. Banawa

99,0449

1,88

04. Banawa Tengah

74,6448

1,41

05. Banawa Selatan 430,6663

8,16

06. Tanantovea 302,6358

5,74

07. Labuan 126,0088

2,39

08. Sindue

177,1953

3,36

09. Sindue

      Tombusabora

211,5547

4,01

10. Sindue Tobata

211,92134,02

11. Sirenja

286,93555,4412. Balaesang314,2300

5,96

13. Balaesang Tanjung188,8500

3,58

14. Damsol

732,756913,89

15. Sojol

705,4146

13,3716. Sojol Utara139,0655

2,64

Jumlah        5.275,690

         100

 

          Sumber : BPS Kabupaten Donggala (Donggala Dalam Angka Tahun 2013)

Berdasarkan tabel dan gambar di atas diketahui bahwa  Kecamatan Rio Pakava merupakan kecamatan terluas di kabupaten Donggala dengan luas 872,1630 km² atau 16,53%. Dan  kecamatan Banawa Tengah adalah kecamatan terkecil dengan luas  74,6448 km² atau 1,41% dari luas total Kabupaten Donggala.

 

  1. Topografi

Sebaran permukiman khususnya desa dan kelurahan pada kabupaten ini mengikuti kondisi topografis yang ada, dari 158 Desa dan 9 Kelurahan, tercatat 76 Desa/Kelurahan berada pada daerah pesisir dan 91 Desa/Kelurahan yang berada pada daerah non pesisir.

Selain 167 Desa/Kelurahan tersebut, terdapat pula 2 Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT), yaitu UPT Sibado di Kecamatan Sirenja dan UPT Bayang di Kecamatan Damsol.

Untuk lebih jelasnya Jumlah Desa/Kelurahan menurut Letak di Kabupaten Donggala, dapat dlihat pada tabel berikut :

 

Tabel 1.2.
Jumlah Desa/ Kelurahan menurut Letak
di Kabupaten Donggala

 

Kecamatan
Desa/ Kel
Letak
Desa Pesisir
Desa Non Pesisir

01. Rio Pakava

14 14
02. Pinembani 9

9

03. Banawa

14 7 7

04. Banawa Tengah

8 3 5

05. Banawa Selatan

19 6

13

06. Tanantovea 10 2

8

07. Labuan 7 3

4

08. Sindue

13 5

8

09. Sindue

     Tombusabora

6 2

4

10. Sindue Tobata

6 2 4
11. Sirenja 13 10

3

12. Balaesang

13 10 3

13. Balaesang Tanjung

8 6

2

14. Damsol 13 8

5

15. Sojol

9 8 1
16. Sojol Utara 5 4

1

JUMLAH

167 76

91

          Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

                  Kab. Donggala, 2013.

 

 

  1. Jumlah Penduduk

Dari hasil Registrasi Penduduk berdasarkan data BPS, Donggala dalam angka, Akhir Tahun 2013 diketahui jumlah penduduk Kabupaten Donggala mencapai 284.113 jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 145.810 jiwa dan perempuan sebanyak 138.303 jiwa.

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka tingkat kepadatan penduduk juga mengalami peningkatan. Hingga akhir tahun 2013 kepadatan penduduk tercatat sebanyak 54 jiwa/km², dengan luas wilayah Kabupaten Donggala 5.275,69 km².

Bila dilihat penyebaran penduduk pada tingkat kecamatan, ternyata Kecamatan Banawa merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu 330 jiwa/km², sedangkan Kecamatan Pinembani merupakan wilayah yang terjarang penduduknya yaitu sebanyak 15 jiwa/km².

Untuk lebih jelasnya kepadatan penduduk menurut Kecamatan di  Kabupaten Donggala dapat dilihat pada tabel berikut :

 

            Tabel 1.3.

Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan

       di Kabupaten Donggala Tahun 2013

            No.
Kecamatan
Luas Wilayah
Jumlah Penduduk
Kepadatan (Jiwa/Km²))
Jumlah
KK

1

Rio Pakava 872,1630    22 702 26 5747

2

Pinembani 402,6076      6 066 15

1 517

3

Banawa 99,0449    32 721 330 8 242

4

Banawa Tengah 74,6448 10 293 138

2 510

5 Banawa Selatan 430,6663 24 195 56

6 049

6

Tanantovea 302,6358 15 516 51 3 858
7 Labuan 126,0088 13 611 108

3 582

8

Sindue 177,1953    18 842 106 4 711
9 Sindue Tombusabora 211,5547    11 565 55

3 004

10

Sindue Tobata 211,9213      8 967 42 2 329

11

Sirenja 286,9355    20 650 72

4 736

12 Balaesang 314,2300    23 297 74

5 633

13

Balaesang Tanjung 188,8500    10 577 56 2 443

14

Damsol 732,7569    29 573 40

7 173

15 Sojol 705,4146    25 977 37

6 661

16 Sojol Utara 139,0655      9 561 69

2 584

Jumlah 5.275,69 284.113 54

70.777

Sumber : BPS Kabupaten Donggala (Donggala Dalam Angka Tahun 2013)

 

Berdasarkan tabel dan gambar di atas diketahui Kecamatan Rio Pakava adalah kecamatan terluas yakni 872,16 km² atau 16,53%. Dan  kecamatan Banawa Tengah adalah kecamatan terkecil yakni 74,64km² atau 1,41% dari luas total Kabupaten Donggala.

 

 

  1. Potensi Unggulan Daerah

Potensi wilayah Kabupaten Donggala secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sumber Daya Alam (SDA)

Dalam konteks SDA, yang ingin dikembangkan Tahun 2011, adalah sumber daya hutan, sumber daya lahan dan bahan tambang. Sumber daya alam di Kabupaten Donggala tercatat seluas 527.569 Ha, dengan rincian sebagai berikut :

  • Kawasan Lindung seluas 457,96 Ha, yang terdiri dari : Hutan Lindung 83.092,98 Ha, Kawasan Swaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam 24.364,98 Ha.
  • Kawasan Budi Daya Kehutanan seluas 194.799,20 Ha, yang terdiri dari : Hutan Produksi Terbatas 158.216,35 Ha, Hutan Produksi Tetap 12.421,91 Ha, Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi 24.160,94 Ha.
  • Kawasan Budidaya Non Kehutanan 311,74 Ha, yang terdiri dari : Perikanan 3.125,50 Ha, Perkebunan 70.942,89 Ha, Permukiman 6.480,00 Ha, Pertambangan 650,00 Ha, Pertanian 144.113,35 Ha

Berkaitan dengan hal tersebut, komoditas unggulan di Kabupaten Donggala yang akan dikembangkan diantaranya adalah dibidang pertanian yang terdiri dari padi dengan luas panen 23.723 Ha dengan produksi 106.505 Ton, pisang dengan luas  panen 177 Ha dan produksi 2.142 Ton, Bawang merah dengan luas panen 80 Ha dan produksi mencapai 484 ton. Dibidang perkebunan komoditas unggulan adalah kelapa dan kakao dengan masing-masing produksi pada tahun 2010 yaitu 47.482 ton dan 14.414 ton.

Komoditas peternakan yang dapat dikembangkan adalah sapi mencapai 30.422 ekor. Komoditas-komoditas tersebut diatas memberikan kontribusi yang besar bagi pembentukan PDRB di Kabupaten Donggala. Oleh karena itu pola pengembangan pertanian, perkebunan maupun peternakan yang diadopsi adalah pola yang berbudaya industri dengan orientasi pasar dalam rangka pengembangan industri yang berbasis sumberdaya lokal.

Bahan tambang yang terkandung dalam kekayaan alam Kabupaten Donggala, antara lain berupa sirtu, granit, andesit, dasit, basalt, lempung, dan batu gamping. Dari beberapa bahan tambang yang tersedia tersebut, baru sebagian kecil yang dimanfaatkan berupa galian C, sedangkan sebagian besar masih merupakan potensi yang memerlukan promosi untuk menarik minat investor.

Selain SDA di Kabupaten Donggala terdapat potensi alam yang dapat dikembangkan untuk pembangunan yaitu :

  • Sungai seluas 964,25  Ha yang dapat dipergunakan untuk sumber air bersih, pembangkit listrik, irigasi dan perikanan;
  • Danau seluas 364,44 Ha yang dapat digunakan untuk perikanan, obyek wisata dan pembangkit listrik.

Sumber Daya Buatan

  1. Prasarana jalan kabupaten berdasarkan jenis permukaannya dirinci atas jalan aspal sepanjang 401,18 km, jalan kerikil sepanjang 255,89 km, jalan tanah sepanjang 199,48 km dan sisanya sepanjang 162,01km tidak dirinci. Kondisi jalan kabupaten yang ada saat ini di Kabupaten Donggala adalah sepanjang 310,76 km dalam kondisi baik, sepanjang 21,60 km dalam kondisi sedang dan sepanjang 257,55 km dalam kondisi rusak dan sepanjang 236,63 km yang kondisinya rusak berat, sisanya masih belum bisa dilalui dengan kendaraan roda empat sebesar 192,02 km.
  2. Lintas kapal yang masuk dan keluar dari Kabupaten Donggala untuk kegiatan angkutan barang dan penumpang dilayani oleh 3 (tiga) pelabuhan yaitu pelabuhan Donggala, Wani dan Ogoamas. Khusus Pelabuhan Ogoamas pada tahun 2011 Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala telah melakukan pembebasan lokasi di Desa Ogoamas II seluas 2.442 m² yang diperuntukkan untuk perluasan fasilitas pelabuhan. Selain pelabuhan tersebut di Kabupaten Donggala juga terdapat Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS). Dan untuk perhubungan darat pemerintah daerah telah mengoperasikan 5 (lima)

unit terminal angkutan yang berfungsi untuk melayani arus penumpang dan barang antar wilayah.

Selain itu pula dalam mendukung kegiatan pelayanan jasa pos terhadap masyarakat di wilayah Kabupaten Donggala, pada tahun 2011 sarana pelayanan jasa pos dan giro berupa kantor pos sebanyak 4 unit yang tersebar di 4 kecamatan, yaitu di Kecamatan Banawa, Sirenja, Sindue dan Damsol.

Mencermati berbagai potensi yang tersedia di wilayah Kabupaten Donggala sebagaimana diuraikan di atas, maka ditetapkan tiga potensi andalan Kabupaten Donggala, yakni potensi ekonomi, potensi pariwisata dan potensi sumber daya alam lainnya. Potensi ekonomi Kabupaten Donggala berfokus pada pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Dalam Hal ini, Kabupaten Donggala berupaya untuk :

  • Meningkatkan produksi dan pemasaran padi, buah-buahan, sayuran, peternakan dan perikanan dari tahun ke tahun;
  • Mengembangkan tanaman perkebunan terutama perkebunan rakyat yang menghasilkan komoditi ekspor.

Potensi pariwisata Kabupaten Donggala dikembangkan atas dasar beberapa dimensi antara lain pengembangan nilai budaya yang sudah ada dalam masyarakat, pengembangan nilai ekonomi masyarakat dan mempertahankan karakteristik dasar dari masyarakat serta nilai adat istiadat dan agama. Khusus untuk wisata alam, Kabupaten Donggala telah memiliki berbagai obyek wisata yang cukup potensial untuk dikelola secara lebih intensif, antara lain Pantai Pasir Putih Tanjung Karang, Pantai Enu dan Towale, serta beberapa obyek wisata alam lainnya. Potensi sumber daya alam lainnya yang ada di Kabupaten Donggala adalah berupa bahan galian tambang A, B, dan C, serta hutan yang memerlukan pengelolaan yang lebih intensif dan terpadu.

Olehnya itu bila dilihat dari letak geografis, kondisi sosio-kultur dan potensi sumber daya alam, Kabupaten Donggala dapat dipetakan menjadi  tiga  kawasan  strategis sebagai berikut:

  • Kawasan Pantai Barat, meliputi Kecamatan Tanantovea, Labuan, Sindue, Sirenja, Balaesang, Balaesang Tanjung, Damsol, Sojol,dan Kecamatan Sojol Utara merupakan daerah pesisir dan pegunungan yang memiliki lahan relatif subur. Potensi yang menonjol adalah perikanan, perkebunan, pertanian, peternakan, perdagangan, pertambangan. Wilayah ini memiliki potensi tambang yang cukup besar khususnya galian C, bijih besi dan emas.
  • Kawasan Lembah Palu, meliputi kecamatan Pinembani, yang struktur wilayahnya terdiri dari daerah pegunungan yang berpotensi untuk pengembangan perkebunan
  • Kawasan Donggala, meliputi Kecamatan Banawa, Banawa tengah, Banawa Selatan dan Rio Pakava, juga merupakan daerah yang relatif subur. Khusus Kota Donggala sebagai ibukota Kabupaten Donggala, yang berada di Kecamatan Banawa, infrastrukturnya sudah mulai tertata dengan baik sehingga dapat menunjang kegiatan pemerintahan dan pelayanan bagi masyarakat. Jenjang pendidikan penduduk termasuk salah satu yang terbaik dibandingkan dengan wilayah lain. Potensi pariwisata telah mulai tergarap dengan baik. Potensi yang lebih menonjol dari struktur ekonomi adalah pertanian, perkebunan dan peternakan.

BACK