Pemda Kab. Donggala menggelar Rapat & Sosialisasi Pengelolaan Dana Desa T.A 2019

Pemerintah Kabupaten Donggala melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Donggala, menggelar Rapat dan Sosialisasi Pengelolaan Dana Desa (DD) TA 2019, di osais Convention Hall Donggala,
Kamis, (14 Maret 2019).

Kepala DPMD Donggala Abraham Taud, SE selaku ketua panitia dalam laporannya menyampaikan bahwa dasar pelaksanaan kegiatan antara lain Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang bertujuan membentuk Pemerintah Desa yang profesional, efesien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan agar mampu menyelengarakan pemerintah desa yang baik, khususnya di dalam pengelolaan keuangan desa sehingga dapat menciptakan pengelolaan keuangan desa yang transparan.

Tujuan dari kegiatan tersebut, agar dapat lebih memahami bagaimana memprioritaskan program kegiatan, di dalam pelaksanaan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD) tahun anggaran 2019.

Dengan narasumber Bupati Donggala, Kejaksaan Negeri Donggala dan Kepala Kepolisian Resort Donggala.

Adapun peserta rapat dan sosialisasi berjumlah 720 Orang yang terdiri dari camat, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD dan Kaur Keuangan serta pendamping desa Se – Kab. Donggala.

Sementara bupati dalam sambutannya saat membuka secara resmi rapat dan sosialisasi itu, mengatakan bahwa hari ini diprogramkan mengundang seluruh pemangku kepentingan, baik ditingkat Kecamatan sampai pada tingkat Desa.

Pemangku kepentingan adalah yang berkaitan dan berhubungan dengan dua anggaran desa . Pertama Anggaran Dana Desa (DD) bersumber dari APBN dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber dari APBD Kabupaten. Keduanya mengalir ke desa.

“Kita mengundang kepada semua pemangku itu, untuk menyatukan presepsi langkah yang sama dalam melakukan ketentuan yang diamanatkan mulai dari peraturan Kepala Daerah, peraturan daerah sampai kepada peraturan dan keputusan Menteri.
Keputusan Presiden serta ketentuan – ketentuan yang dapat dijadikan landasan hukum untuk mengelola dana desa, “kata bupati

Anggaran untuk Kelurahan tahun ini cukup besar dan baru pertama kali diberikan Rp 500 juta lebih, untuk kepentingan pelayanan di Kelurahan

Sementara anggaran untuk desa sudah 5 tahun direalisasikan, tinggal dievaluasi dan evaluasinya selama 5 tahun.

“Kita bertemu dan berdiskusi dengan menampilkan narasumber yang punya kompotensi yang ada hubungannya dengan memeriksa DD dan ADD, “terangnya.(LiLi)

Post Author: Zhoel