Sosialisasi Pendampingan e-LKKPN Guna Meningkatkan Kepatuhan Di Pemerintah Kabupaten Dan DPRD Donggala.

Bertempat di Ruang Aula Kasiromu, Bupati Donggala Drs. Kasman Lassa SH menghadiri Acara Sosialisasi Pendampingan e-LKKPN Guna Meningkatkan Kepatuhan Di Pemerintah Kabupaten Dan DPRD Donggala.
Rabu (29/8/2018). Turut hadir Ketua DPRD Kabupaten Donggala, Ketua Tim Sosialisasi Kepatuhan LHKPN KPK-RI Ibu Listyo Rini Ekaningtyas, Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala, Ketua Tim Penggerak PKK, Asisten, Staf Ahli, Pimpinan OPD, dan Camat.

Inspektur Inspektorat Bapak Adjis, SE selaku ketua panitia, dalam Laporannya menyampaikan tujuan dilaksanakannya kegiatan sosialisasi kepatuhan LHKPN, antara lain adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang LHKPN dan untuk mendorong dan memberikan motivasi kepada wajib lapor agar dapat menyampaikan laporan LHKPN tepat waktu, ia juga menyampaikan sasaran wajib lapor LHKPN adalah untuk memahami cara pengisian LHKPN dan dapat melaporkan LHKPN tepat waktu, akurat, cermat dan benar.

Lanjut disampaikannya peserta sosialisasi kurang lebih 300 Orang terdiri dari, Asisten dan Staf Ahli Kabupaten Donggala, Ketua/wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Donggala, Para Kepala OPD dan setara Eselon II, Para Kepala Bagian, Sekretaris Dinas/Badan, Camat dan yang setara Eselon III dan para operator atau Admin dari setiap Instansi.

Di tempat yang sama bupati dalam sambutannya mengatakan laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan oleh KPK bertujuan untuk mewujudkan penyelenggara negara yang menaati asas-asas umum penyelenggara negara agar terbebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta perbuatan tercela lainnya. Oleh karena itu setiap penyelenggara negara dituntut untuk melaporkan kekayaannya melalui format LHKPN yang ditetap oleh KPK yang diisi secara jujur, benar dan lengkap serta disampaikan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Lanjut disampaikannya Undang undang yang berkaitan dengan penyelenggara negara yang bersih dan dari korupsi kolusi adalah undang undang nomor 28 tahun 1999. Bupati juga mengatakan setiap penyelenggara negara wajib melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya sebelumnya dan setelah menjabat serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan setelah menjabat.

Menyadari akan hal itu, maka pemerintah Kabupaten Donggala sangat antusias dalam menyahuti dan merespon setiap langkah-langkah yang dilakukan oleh KPK dalam rangka monitoring, evaluasi, koordinasi, supervisi dan pencegahan, khususnya masalah pelaporan LHKPN di Kabupaten Donggala.

Ahamdulillah berkat bimbingan dan supervisi oleh KPK yang tidak lelah, rekomendasi yang dikeluarkan oleh KPK, sebagian besar telah kami laksanakan. Selanjutnya kami bertekad : ” sekali dilaksanakan, wajib dituntaskan”. Ujarnya

Diakhir sambutannya bupati menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar sebesarnya kepada KPK atas bimbingan dan supervisi yang dilaksanakan selama ini.

BACK