Rabu, November 13, 2019
Home > Berita > Rapat Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Donggala Tahun 2018, di Aula Kasiromu Kantor Bupati Donggala

Rapat Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Donggala Tahun 2018, di Aula Kasiromu Kantor Bupati Donggala

Bupati Donggala Drs.Kasman Lassa SH menghadiri dan membuka secara resmi Rapat Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Donggala Tahun 2018, di Aula Kasiromu Kantor Bupati Donggala. Turut hadir Ketua DPRD Kabupaten Donggala, Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala dan Para camat se-Kabupaten Donggala. Senin, (27/8/2018).

Kepala Dinas Sosial Drs. Budi Patarai, M. Si dalam laporannya menyampaikan tujuan rapat koordinasi adalah untuk meningkatkan pengetahuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tentang pengasuhan anak serta mendukung pelayanan pendidikan di sekolah dan untuk dapat membedakan antara kebutuhan dan keinginan serta untuk meningkatkan penghasilan dengan membuka usaha.

Lanjut disampaikannya untuk sasaran peserta PKH adalah Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang memiliki anggota keluarga dengan syarat komponen kesehatan yaitu ibu hamil, ibu nifas, balita anak prasekolah dan komponen pendidikan SD sederajat, SMP sederajat, SMA sederajat atau anak usia 7 sampai dengan 21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan wajib 12 tahun.

Dalam arahannya bupati mengatakan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial non tunai bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat. Program keluarga harapan, keluarga miskin didorong untuk memiliki akses dan manfaat pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, gizi, perawatan dan pendampingan termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. Sedangkan kewajiban dibidang pendidikan adalah mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga PKH ke satuan pendidikan jenjang sekolah dasar dan menengah, sedangkan untuk penyandang disabilitas berat dan lanjut usia mulai umur 70 tahun akan diberikan bantuan non tunai bersyarat pemberian kesejahteraan sosial.

Bupati juga mengungkapkan bahwa PKH sebagai program perlindungan sosial yang berfokus pada perbaikan kualitas hidup dasar masyarakat miskin akan menjadi dasar penargetan program program jaminan dan perlindungan sosial. Adapun program tersebut antara lain Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Rastra, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Indonesia Pintar (PIP), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Rumah Tinggal Layak Huni (RUTILAHU), Asistensi Lanjut Usia Terlantar (ASLUT), Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPBD) dan bantuan sosial lainnya yang berasal dari pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha.

Sebelum mengakhiri sambutannya, bupati berpesan kepada para pendamping PKH agar menjadi pendamping juru penerangan, juru sosialisasi, juru bicara yang baik dan benar serta juru bicara yang dapat menyejukkan masyarakat. Bupati berharap, kedepannya untuk menjadi pendamping harus dilakukan propotes, tdk boleh langsung diterima langsung diturunkan dilapangan, mereka harus diuji dan dites sehingga mereka nantinya betul betul komitmen, Karena pendamping merupakan garda terdepan yang langsung berhadapan dan memberikan sosialisasi dan informasi kepada masyarakat yang memerlukan bantuan dari pemerintah.

Bupati juga meminta kepada semua camat agar memperhatikan kondisi masyarakat di wilayahnya, serta mempunyai data kemiskinan di wilayahnya masing-masing, sehingga program keluarga harapan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tepat sasaran.”Tutupnya.

(Rilis Humas dan Protokol
Setda Kab. Donggala).