RAKOR BKN KANREG IV MAKASSAR DILAKSANAKAN DIDONGGALA

Rapat kordinasi Badan Kepegawaian Nasional (BKN) rayon IV Makassar dilaksanakan di Donggala pada kamis 2/6 bertempat diaula Kasiromo kantor Bupati Donggala. Rapat kordinasi yang dihadiri kepala BKN pusat Harya Wisana,dan deputi informasi BKN besrta kepala BKD beserta jajaranya yang berasal dari enam provinsi satu kota itu menyatukan pandangan mengenai Klarifikasi PNS yang belum melaksanakan data akurat system informasi kepegawaian serta Sosialisasi pelatihan pengajaran tenaga pendidik daerah kabupaten/kota menjadi pns daerah propinsi.

“mengapa Donggala dipilih menjadi tuan rumah pelaksanaan Rakor hal ini berdasarkan keputusan bersama Kepala BKD yang bernaung di Rayon IV yang merupakan satu wilayah kerja, dan kebetulan juga Donggala sedang dalam promosi menjadi kota wisata, dan yang tak kalah pentingnya adalah kegiatan rakor IV BKN rayon Makassar menindaklanjuti SK BKN Makassar no 47/kep/V/2016 dan kepala Badan kepegawaian Negara no K72/30/Iv/4-8/99 29 april 2016 tentang klarifikasi PNS yangg belum melaksanakan data akurat sisitem informasi kepegawaian dan yang terakhir sosialisasi platihan pengajaran tenaga pendidik daerah kab/kota menjadi PNS daerah propinsi berdasarkan SK BKN Makassar no 47/kep/V/2016”kata Sayadi ketua pelaksana BKN Rayon IV Makassar.

Sebelum kegiatan Rakor dibuka secara resmi oleh kepala BKN pusat Harya Wisana, didahului sambutan Bupati Donggala Kasman lassa yang mengucapkan selamat datang di Kabupaten tertua dan unik kepada seluruh peserta Rakor yang berada disatu wilayah kerja BKN rayon IV Makassar dan teristimewa kepala kepala BKN Pusat.

Sementara itu Kepala BKN Pusat Harya Wisana sebelum membuka Rakor BKN Rayon IV Makassar mengutarakan bahwa kegiatan ini merupakan agenda penting BKN diseluruh Indonesia, dimana yang terpenting sekarang sesuai amanah pemerintah tentang rasionalisasi PNS akan dilakukan secara bertahap, perlahan tapi pasti harus dihilangkan karena sekarang yang menjadi tolak ukur adalah kompetensi berbasis kerja

“data yang ada di BKN APBN berjumlah kurang lebih 2000 triliun, 30%nya membayar gaji PNS, olehnya pemerintah pusat membuat regulasi yang intinya merasionalisasi jumlah PNS dengan kinerjanya”tutupnya.

 

Post Author: fadli